Kediri, (19/4). Bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf yang melibatkan berbagai instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong percepatan proses legalisasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten Kediri.
Dalam rapat tersebut, Suyanto, S.H., selaku pengurus Bidang Hubungan Antar Lembaga DPD LDII Kabupaten Kediri, dan Adi Warsadi, PIC Hibah Tanah LDII Kecamatan Purwoasri, turut hadir mewakili LDII. Keduanya menyampaikan laporan progres peralihan hak atas tanah masjid dan musala di bawah pengelolaan LDII, yang saat ini tengah diproses melalui mekanisme hibah ke yayasan sebagai langkah awal untuk sertifikasi tanah wakaf.
Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, memberikan apresiasi terhadap inisiatif LDII. Ia mendorong agar proses tersebut terus dilanjutkan dan dituntaskan dengan baik, seraya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung legalitas tanah.
Namun, terdapat kendala dalam proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang hingga kini masih berjalan cukup lambat. Menanggapi hal ini, Junaedi menyarankan agar segera mengajukan permohonan resmi kepada Bupati Kediri, dengan tembusan kepada Kepala BPN, agar proses dapat dipercepat melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kediri yang turut hadir menyampaikan bahwa saat ini telah diberlakukan kebijakan pengurangan biaya BPHTB sebesar 25%. Ke depan, mereka akan mengusulkan kepada Bupati untuk mempertimbangkan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembebasan BPHTB, khususnya untuk tanah wakaf dan yayasan keagamaan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis untuk mempercepat pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Kediri, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, BPN, dan organisasi keagamaan seperti LDII.
