Jakarta (23/9). Setelah tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2024 usai, masyarakat Indonesia bersiap menghadapi Pilkada Serentak 2024. Ajang demokrasi tingkat daerah ini akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada 2024 dijadwalkan berlangsung di 545 wilayah di Indonesia. Rinciannya, Pilkada akan diselenggarakan di 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.
Menanggapi dinamika politik jelang Pilkada Serentak 2024 serta perubahan kepemimpinan nasional, DPP LDII menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berlangsung di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta, pada 20-22 September 2024.
Dalam kesempatan itu, KH. Chriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII, menekankan pentingnya menjaga stabilitas situasi, terutama menjelang Pilkada. “Sebagai bagian dari komponen bangsa, LDII memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian, keamanan, dan keteraturan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.
Chriswanto menjelaskan bahwa Pilkada memiliki dampak besar terhadap situasi politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, ia mendorong warga LDII untuk bijak menggunakan hak pilih demi masa depan bangsa. “Kami menghimbau agar warga memanfaatkan hak pilihnya serta membantu memastikan proses Pilkada berjalan lancar dan tertib,” tambahnya.
Mengenai sikap LDII terhadap Pilkada, KH. Chriswanto menegaskan bahwa LDII berpegang pada prinsip netral aktif untuk menjaga kerukunan di tengah kondisi politik yang semakin dinamis. LDII juga berharap agar Pilkada serentak berlangsung dengan damai dan sukses.
“Netral berarti kami tidak mendukung salah satu calon atau partai, namun aktif dalam mengajak warga LDII untuk ikut serta dalam menyukseskan Pilkada dengan damai dan adil,” lanjutnya.
Dalam pembekalan Rakornas, Ketua DPP LDII, Ibnu Anwarudin, menegaskan bahwa LDII adalah organisasi masyarakat yang bersifat independen. Ia menekankan agar pengurus LDII di setiap level tidak menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu. “Kami memegang teguh prinsip netral aktif untuk menjaga integritas organisasi dan tidak terlibat dalam politik praktis,” kata Ibnu di hadapan 200 peserta Rakornas.
Ia juga berharap bahwa para peserta Rakornas, yang terdiri dari pengurus DPW LDII dari seluruh Indonesia, dapat memberikan literasi politik kepada warganya agar bijak menghadapi berbagai dinamika politik dan menggunakan hak pilih dengan tepat. “Pengurus LDII di setiap tingkat diharapkan berperan sebagai penjaga harmoni, menjaga kebersamaan, dan menjalin hubungan baik dengan semua pihak,” tutup Ibnu Anwarudin.
