Jakarta (9/2) – Setiap 9 Februari, Indonesia memperingati Hari Pers Nasional yang sekaligus bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pada kesempatan ini, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan betapa pentingnya media dalam mendukung pembangunan Indonesia.
KH Chriswanto mengungkapkan bahwa media memainkan peran krusial dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan publik serta berbagai kejadian yang terjadi di masyarakat.
“Sejak masa perjuangan hingga pascareformasi, tanpa adanya media, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi penting yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Chriswanto, pada Minggu (9/2/2025).
DPP LDII menyampaikan dukungannya terhadap kebebasan pers dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Menurut Chriswanto, dengan adanya kebebasan pers, media bisa lebih bebas dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dan menyuarakan aspirasi publik. Ia juga menyoroti tema Hari Pers tahun ini, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa,” yang sangat relevan dengan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
“Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memajukan sektor pangan nasional. Kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan isu yang harus segera ditangani oleh pemerintah,” lanjutnya.
Chriswanto menambahkan, LDII turut memasukkan ketahanan pangan dalam salah satu dari “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa” sebagai wujud komitmen dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. DPP LDII yakin, dengan adanya keterlibatan aktif media, berbagai masalah terkait sektor pangan bisa diselesaikan.
“Melalui pemberitaan masalah-masalah pangan, pemerintah dapat bertindak lebih tepat dalam menjalankan program-program tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPP LDII berharap agar pers terus mendukung prinsip clean government dan selalu berpihak kepada rakyat kecil. Media diharapkan dapat mendorong transparansi dalam isu pangan, seperti kelangkaan pupuk, harga pupuk yang tinggi, serta kebutuhan untuk inovasi di sektor pertanian guna meningkatkan produksi pangan.
“Kami berharap media dapat memberikan solusi dengan menggali informasi mendalam terkait kebijakan impor dan ekspor pangan, serta praktik-praktik kartel yang merugikan petani dan peternak UMKM. Dengan informasi tersebut, pemerintah bisa segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Dengan tercapainya kemandirian pangan, diharapkan para petani, peternak, nelayan, dan petambak dapat menikmati kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Program pemerintah di bidang pangan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.
“Kebebasan pers, dengan peran vitalnya dalam mengawasi dan menyampaikan informasi yang transparan, akan menjadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Rulli Kuswahyudi juga mengungkapkan pentingnya peran pers dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers berfungsi untuk memberikan edukasi, informasi, hiburan, serta kontrol sosial yang konstruktif.
“Pers harus aktif memberitakan kemajuan pembangunan dengan dukungan dan masukan yang positif. Namun, pers juga harus tetap kritis agar pemerintah bisa terus memperbaiki kekurangan dan mencapai keberhasilan lebih besar,” ujar Rulli.
Menurutnya, pers memiliki peran besar dalam pembentukan masyarakat madani, dengan memastikan Ormas seperti LDII dapat maksimal mendukung pemerintah. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus menjadi saluran publik yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa.
“Pers harus tetap mematuhi kode etik jurnalistik, salah satunya tidak menulis berita dengan prasangka yang bisa mengarah pada pengadilan media. Pers juga harus menjunjung tinggi prinsip cover both side, cek dan ricek, serta etika,” ujarnya.
Rulli juga menekankan perlunya memberikan kesempatan yang luas kepada pers untuk mengakses informasi publik. Mengabaikan hak pers dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan publik dapat mengganggu jalannya demokrasi.
“Sebagai pilar demokrasi, pers harus menjadi saluran komunikasi dua arah yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Pers juga berhak memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang tidak berjalan dengan baik,” ujar Rulli.
Di abad ke-21, dengan semakin parahnya dampak perubahan iklim dan berkurangnya lahan pertanian, pangan menjadi isu penting dalam diplomasi internasional. Tanpa ketahanan pangan yang memadai, Indonesia akan kehilangan daya tawar di kancah global.
Menurut Rulli, tema Hari Pers 2025 sangat relevan dengan proyek besar pemerintah dalam menciptakan kemandirian pangan, yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa, termasuk pers.
“Pers dapat menjalankan perannya sebagai kontrol sosial dengan memberikan masukan dan melaporkan hambatan-hambatan yang ada dalam program kemandirian pangan. Diharapkan dengan masukan dan fakta-fakta yang diungkap media, program pembangunan nasional ini dapat sukses,” tutupnya.
