Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyampaikan keprihatinan atas kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah pasca meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dalam aksi unjuk rasa pada Kamis malam (28/8).
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia berharap peristiwa tersebut tidak berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas.
“Semoga almarhum mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga diberi kesabaran serta memperoleh keadilan yang semestinya. Kami berharap peristiwa ini tidak menimbulkan krisis sosial berkelanjutan,” ujar KH Chriswanto saat Muswil LDII Provinsi Jawa Timur di Ponpes Sabilurrosyidin, Surabaya, Sabtu (30/8).
Aparat Harus Humanis
LDII menekankan pentingnya aparat keamanan bertindak humanis serta mengutamakan keselamatan rakyat dalam setiap operasi di lapangan. Menurut KH Chriswanto, aparat harus profesional, transparan, dan tidak menjadikan rakyat kecil sebagai korban.
“Tugas aparat memang berat, tetapi keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas. Mari kita percayakan penyelesaian kepada hukum dan aparat berwenang, tanpa tindakan yang memperburuk keadaan,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Menahan Diri
LDII juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atau melakukan tindakan anarkis. Menurutnya, ada pihak-pihak yang bisa saja menunggangi situasi demi kepentingan politik tertentu.
“Masyarakat jangan terjebak provokasi. Mari kita utamakan dialog, musyawarah, dan penyelesaian damai. Kerusuhan hanya akan menambah penderitaan rakyat,” tambah KH Chriswanto.
Pesan untuk Elit Politik
Dalam kesempatan itu, LDII meminta para elit politik, pejabat negara, legislatif, hingga pimpinan TNI-Polri untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat. Elit bangsa, kata Chriswanto, harus memberi keteladanan dengan sikap santun, sederhana, dan peduli.
“Masyarakat butuh keteladanan yang tulus, bukan tontonan provokatif. Jangan melukai hati rakyat,” tegasnya.
Seruan untuk Pemerintah
LDII juga menaruh harapan pada Presiden Prabowo Subianto yang baru memimpin pemerintahan. Tahun 2025 dianggap sebagai momentum penting untuk memperkuat penegakan hukum, menyejahterakan rakyat, serta menjaga demokrasi.
“Komitmen Presiden Prabowo untuk berpijak pada konstitusi dan kepentingan rakyat harus benar-benar diwujudkan oleh seluruh jajaran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Kekuasaan sejatinya milik rakyat, maka kebijakan harus berpihak kepada rakyat,” pungkas KH Chriswanto.
